JWI, Jakarta – Presiden Perserikatan Buruh Pancasila Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M. menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sekitar 1.900 karyawan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
Ia meminta pemerintah segera mencari solusi agar para pekerja yang terdampak tidak kehilangan mata pencaharian.Tubagus Bahrudin menilai persoalan PHK massal tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Menurutnya, pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), harus hadir memberikan perlindungan dan mencari jalan keluar bagi para pekerja.
“PHK massal seperti ini jangan dibiarkan. Pemerintah harus segera mencari solusi. Ada sekitar 1.900 karyawan yang terdampak, tentu ini menyangkut kehidupan ribuan anggota keluarga,” ujar Tubagus Bahrudin dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).
Ia secara khusus meminta Menteri Ketenagakerjaan mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan tersebut.
Menurutnya, penyelesaian masalah ketenagakerjaan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kementerian yang membidangi tenaga kerja.
“Ini tugas Menteri Tenaga Kerja. Jangan membiarkan PHK massal begitu saja. Kasihan rakyat yang kehilangan pekerjaan. Harus ada langkah konkret untuk mencari solusi dan memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi,” tegasnya.
Tubagus Bahrudin juga menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Menteri Ketenagakerjaan apabila persoalan PHK tersebut tidak mampu ditangani secara serius.
“Kalau memang tidak mampu mengatasi persoalan ketenagakerjaan dan PHK massal seperti ini, ya sebaiknya mundur saja. Jangan sampai rakyat yang menjadi korban karena pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan,” katanya.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap jajaran menteri di kabinetnya, terutama menteri yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal.
“Saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo agar mengevaluasi menteri-menterinya. Kalau ada menteri yang tidak becus bekerja dan tidak mampu menyelesaikan persoalan rakyat, jangan dipertahankan,” ujarnya.
Menurut Tubagus Bahrudin, persoalan PHK massal harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga memastikan adanya perlindungan bagi tenaga kerja.
“Kita bicara soal rakyat. Mereka bekerja untuk menghidupi keluarga. Ketika terjadi PHK massal, dampaknya bukan hanya kepada pekerja, tetapi juga kepada istri, anak dan keluarga mereka. Negara harus hadir,” pungkasnya.
